Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi

Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi PDF
Author: Ni'matul Huda
Publisher:
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Constitutional law
Languages : id
Pages : 292
View: 6635
Access





tag: Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi book download free, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi book download in PDF, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi epub books download free, book download online, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi ebook download, download Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi ebook, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi pdf download, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi full book
Book Description: On political and government reform in Indonesia.


Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaga Lembaga Negara Independen  Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945  PDF
Author: Laurensius Arliman Simbolon
Publisher: Deepublish
Format: PDF
Category : Political Science
Languages : id
Pages : 224
View: 4948
Access





tag: Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 book download free, Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 book download in PDF, Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 epub books download free, book download online, Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 ebook download, download Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 ebook, Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 pdf download, Lembaga Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945 full book
Book Description: Agaknya tidak berlebihan bahwa semakin lama dijalankan dan di ajarkan negara hukum, semakin kita sadari akan kekurangannya, yakni: negara hukum yang bagaimanakah? Corak negara hukum apa yang yang hendak dikembangkan? Konsep negara hukum yang manakah yang layak dan sebaiknya dianut dan dijalankan oleh suatu negara? Apakah ada konsep atau model negara hukum dan syarat-syarat apa sajakah yang seharusnya dimilik oleh suatu negara hukum? Bukankah semua negara menamakan dirinya adalah negara hukum, oleh sebab semua negara dijalankan berdasarkan ketentuan dan pembatasan- pembatasan yang telah dibuat oleh rakyat negara yang bersangkutan? Adakah suatu model dan bentuk atau corak negara hukum yang merupakan “standard” negara hukum, ataukah negara hukum itu tergantung kepada sistem politik-hukum dan tata budaya dan kebiasaan yang berlaku dan yang dipandang patut oleh negara bersangkutan?1 Setidaknya hal ini haruslah sudah terjawab di tengah-tengah perkembangan hukum tata negara saat ini.


Jurnal Penilitian Politik

Jurnal Penilitian Politik PDF
Author:
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Format: PDF
Category :
Languages : id
Pages : 112
View: 1103
Access





tag: Jurnal Penilitian Politik book download free, Jurnal Penilitian Politik book download in PDF, Jurnal Penilitian Politik epub books download free, book download online, Jurnal Penilitian Politik ebook download, download Jurnal Penilitian Politik ebook, Jurnal Penilitian Politik pdf download, Jurnal Penilitian Politik full book
Book Description:


Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia PDF
Author: Nimatul Huda
Publisher: Kencana
Format: PDF, Mobi
Category : Political Science
Languages : id
Pages : 314
View: 7409
Access





tag: Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia book download free, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia book download in PDF, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia epub books download free, book download online, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia ebook download, download Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia ebook, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia pdf download, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia full book
Book Description: Perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai perubanhan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beserta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Namun, berbagai eksperimentasi desain kepemiluan yang telah dipraktikan pasca reformasi nampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk benar-benar pemilu yang berkualitas. Buku ini hadir disaat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna memnjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahasan dalam buku ini mencakup baik aspek normative maupun empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hokum tata negara, serta sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para civitas academia di kampus-kampus. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)


Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara PDF
Author: Siti Afiyah
Publisher: Academia Publication
Format: PDF, Docs
Category : Political Science
Languages : id
Pages : 424
View: 5143
Access





tag: Hukum Tata Negara book download free, Hukum Tata Negara book download in PDF, Hukum Tata Negara epub books download free, book download online, Hukum Tata Negara ebook download, download Hukum Tata Negara ebook, Hukum Tata Negara pdf download, Hukum Tata Negara full book
Book Description: Saat ini, ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, mengalami gejolak dinamis yang menarik perhatian. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia, yang tak lepas dari unsur politik, memberikan momentum penting bagi perkembangan hukum tata negara. Dalam konteks ini, penulis, sangat tepat menyajikan tulisan ilmiahnya berjudul “Hukum Tata Negara” sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan yang semakin kompleks. Melalui tulisan ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan hukum tata negara di Indonesia. Saya yakin bahwa tulisan ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga, khususnya dalam kalangan akademikus, yang mampu menjadi landasan diskusi dan perdebatan konstruktif. Setelah membaca tulisan ilmiah ini, diharapkan bahwa pembaca akan memandangnya sebagai bahan bacaan kritis yang dapat diperdebatkan. Dalam era Pancasila yang dihadapkan pada perkembangan dunia yang cenderung sekular, pemahaman mendalam terhadap Hukum Tata Negara menjadi semakin penting. Semoga tulisan ilmiah ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memotivasi untuk terus mendalami dan menggali hukum tata negara demi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara PDF
Author: Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H
Publisher: Prenada Media
Format: PDF, Docs
Category : Law
Languages : id
Pages : 282
View: 395
Access





tag: Hukum Administrasi Negara book download free, Hukum Administrasi Negara book download in PDF, Hukum Administrasi Negara epub books download free, book download online, Hukum Administrasi Negara ebook download, download Hukum Administrasi Negara ebook, Hukum Administrasi Negara pdf download, Hukum Administrasi Negara full book
Book Description: Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup


Pantaskah Ojk Dibubarkan

Pantaskah OJK Dibubarkan  PDF
Author: Dr. Hadi Utomo
Publisher: Elex Media Komputindo
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Law
Languages : id
Pages : 188
View: 6875
Access





tag: Pantaskah Ojk Dibubarkan book download free, Pantaskah Ojk Dibubarkan book download in PDF, Pantaskah Ojk Dibubarkan epub books download free, book download online, Pantaskah Ojk Dibubarkan ebook download, download Pantaskah Ojk Dibubarkan ebook, Pantaskah Ojk Dibubarkan pdf download, Pantaskah Ojk Dibubarkan full book
Book Description: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tuntutan zaman yang kian rumit, organisasi yang birokratis dan sentralistis belum mampu diandalkan, dan respon atas belum stabilnya sistem pengawasan sektor jasa keuangan serta banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, maka lahirlah OJK yang mempunyai fungsi campuran yang bersifat independen. Lantas kenapa OJK mesti bubar? Apakah karena kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan terlalu luas? Apakah karena ingin menutupi kegagalan BI sebagai Bank Sentral dan gagalnya Departemen Keuangan serta Bapepam-LK sebagai lembaga yang mengawasi pasar modal? Atau alasan lain? Pada buku ini, yang menjadi titik penting adalah menyoroti kewenangan OJK. Buku ini lebih fokus lagi pada bahasan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Sedangkan pegawai OJK itu, status pegawainya adalah bukan Pegawai Negeri Sipil. Lalu, apakah personil Polri yang ditugaskan di OJK sebagai penugasan di luar struktur Polri dapat melakukan penyidikan? Dibentuknya POJK 22/2015 merupakan pelaksanaan kewenangan OJK untuk penyidikan terhadap tindakan pidana di jasa keuangan. Padahal tak satu pun di UU No. 21/2011 bahwa perihal penyidikan akan diatur di Peraturan OJK. Landasan hukumnya kurang tepat karena tugas OJK masih memberi pengakuan penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang tidak didasarkan atas UU No. 21/2011 yang memerintahkan OJK membuat peraturan terkait dengan kewenangan melakukan penyidikan pidana di jasa keuangan. Tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena tidak sesuai dengan KUHAP, Pasal 49 ayat (3), Undang-Undang OJK, sama sekali tidak mengkaitkan KUHAP. Bahkan Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, jika tidak dibutuhkan (saat ini malah tidak pernah minta bantuan, mereka menempatkan Polri di situ) maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya. Lebih jauh lagi, apakah di dunia ini ada lembaga sekelas OJK yang telah nyata-nyata berhasil? Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada lembaga superbody yang hampir tak tersentuh seperti OJK bisa dipakai secara sewenang-wenang. Apalagi tidak semua pelanggaran terhadap UU dalam praktiknya di pasar modal atau di bank pembiayaan pada umumnya harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena justru menghambat perdagangan efek dan mempengaruhi trust terhadap masyarakat luas. Misalnya beberapa bank begitu terdengar sedang diselidiki, bisa-bisa banyak bank berguguran (collapse) karena kepercayaan bank tersebut cepat tergerus luntur lantaran masyarakat menarik dananya dalam sekejap. Kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan adalah kewenangan delegasi yang berasal dari adanya UU No. 21/2011 Pasal 1 angka 1, Pasal 49, Pasal 68. Kebebasan yang dimiliki oleh OJK dalam kewenangan penyidikan melekat dalam sifat independensinya dan pada akhirnya menjadikan OJK memiliki kewenangan tanpa batas dalam penyidikan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan. Di mana dalam hal ini sangat memungkinkan akan terjadinya benturan terhadap lembaga independen lain yang juga memiliki tingkat independensi yang sama dengan OJK dengan kewenangan penyidikan pada sektor yang sama pula. Merujuk kepada penerapan lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan di negara-negara lain, maka pemerintah dapat berkaca pada penerapan JFSA di Jepang dan BaFin di Jerman yang memberikan batasan atau lingkup serta ruang dalam hal kebebasan kewenangan yang dimiliki. Serta mengambil pelajaran dari penerapan FSA di Inggris dan APRA di Australia yang mengalami kegagalan dalam hal penyelenggaraan kewenangan pengawasan jasa keuangan yang bersifat semi independen.


Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk

Pantaskah Ojk Dibubarkan   Kewenangan Penyidik Ojk PDF
Author:
Publisher: Elex Media Komputindo
Format: PDF, Mobi
Category : Law
Languages : id
Pages : 104
View: 5435
Access





tag: Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk book download free, Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk book download in PDF, Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk epub books download free, book download online, Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk ebook download, download Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk ebook, Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk pdf download, Pantaskah Ojk Dibubarkan Kewenangan Penyidik Ojk full book
Book Description: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tuntutan zaman yang kian rumit, organisasi yang birokratis dan sentralistis belum mampu diandalkan, dan respon atas belum stabilnya sistem pengawasan sektor jasa keuangan serta banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, maka lahirlah OJK yang mempunyai fungsi campuran yang bersifat independen. Lantas kenapa OJK mesti bubar? Apakah karena kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan terlalu luas? Apakah karena ingin menutupi kegagalan BI sebagai Bank Sentral dan gagalnya Departemen Keuangan serta Bapepam-LK sebagai lembaga yang mengawasi pasar modal? Atau alasan lain? Pada buku ini, yang menjadi titik penting adalah menyoroti kewenangan OJK. Buku ini lebih fokus lagi pada bahasan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Sedangkan pegawai OJK itu, status pegawainya adalah bukan Pegawai Negeri Sipil. Lalu, apakah personil Polri yang ditugaskan di OJK sebagai penugasan di luar struktur Polri dapat melakukan penyidikan? Dibentuknya POJK 22/2015 merupakan pelaksanaan kewenangan OJK untuk penyidikan terhadap tindakan pidana di jasa keuangan. Padahal tak satu pun di UU No. 21/2011 bahwa perihal penyidikan akan diatur di Peraturan OJK. Landasan hukumnya kurang tepat karena tugas OJK masih memberi pengakuan penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang tidak didasarkan atas UU No. 21/2011 yang memerintahkan OJK membuat peraturan terkait dengan kewenangan melakukan penyidikan pidana di jasa keuangan. Tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena tidak sesuai dengan KUHAP, Pasal 49 ayat (3), Undang-Undang OJK, sama sekali tidak mengkaitkan KUHAP. Bahkan Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, jika tidak dibutuhkan (saat ini malah tidak pernah minta bantuan, mereka menempatkan Polri di situ) maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya. Lebih jauh lagi, apakah di dunia ini ada lembaga sekelas OJK yang telah nyata-nyata berhasil? Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada lembaga superbody yang hampir tak tersentuh seperti OJK bisa dipakai secara sewenang-wenang. Apalagi tidak semua pelanggaran terhadap UU dalam praktiknya di pasar modal atau di bank pembiayaan pada umumnya harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena justru menghambat perdagangan efek dan mempengaruhi trust terhadap masyarakat luas. Misalnya beberapa bank begitu terdengar sedang diselidiki, bisa-bisa banyak bank berguguran (collapse) karena kepercayaan bank tersebut cepat tergerus luntur lantaran masyarakat menarik dananya dalam sekejap. Kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan adalah kewenangan delegasi yang berasal dari adanya UU No. 21/2011 Pasal 1 angka 1, Pasal 49, Pasal 68. Kebebasan yang dimiliki oleh OJK dalam kewenangan penyidikan melekat dalam sifat independensinya dan pada akhirnya menjadikan OJK memiliki kewenangan tanpa batas dalam penyidikan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan. Di mana dalam hal ini sangat memungkinkan akan terjadinya benturan terhadap lembaga independen lain yang juga memiliki tingkat independensi yang sama dengan OJK dengan kewenangan penyidikan pada sektor yang sama pula. Merujuk kepada penerapan lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan di negara-negara lain, maka pemerintah dapat berkaca pada penerapan JFSA di Jepang dan BaFin di Jerman yang memberikan batasan atau lingkup serta ruang dalam hal kebebasan kewenangan yang dimiliki. Serta mengambil pelajaran dari penerapan FSA di Inggris dan APRA di Australia yang mengalami kegagalan dalam hal penyelenggaraan kewenangan pengawasan jasa keuangan yang bersifat semi independen.


Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers

Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan   Rajawali Pers PDF
Author: Aulia Rahman, S.H., M.H.
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Format: PDF, Mobi
Category : Foreign Language Study
Languages : id
Pages : 138
View: 118
Access





tag: Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers book download free, Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers book download in PDF, Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers epub books download free, book download online, Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers ebook download, download Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers ebook, Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers pdf download, Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan Rajawali Pers full book
Book Description: Saya mengapresiasi hadirnya buku ini sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas peradilan di Indonesia. Sebagai Praktisi dan Akademisi, Penulis telah menyajikan data dan analisa pentingnya pencegahan dan penanggulangan judicial corruption yang menyebabkan public distrust terhadap lembaga peradilan. Dengan kajian ilmiah dan pengalaman praktis, penulis meyakinkan pembaca pentingnya politik hukum pencegahan dan penanggulangan perilaku koruptif para oknum penegak hukum dan urgensinya penguatan kewenangan Komisi Yudisial. Kita membutuhkan KY yang bekerja optimal dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dibarengi dengan peningkatan kapasitas hakim yang saat ini di bawah titik nadir. Buku ini layak dibaca akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan terutama Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan undang-undang KY. Selamat dan barakallahufiikum, semoga buku ini bernilai ibadah dan menjadi legacy yang berharga penulis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.” (Drs. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPP PKS Bidang POLHUKAM) “Buku ini penting dan strategis dalam diskursus perbaikan Lembaga Peradilan di Indonesia, dimana Isu dan fakta Judicial Corruption di Lembaga Peradilan telah dan terus menjadi sorotan publik, sepanjang fenomena judicial corruption di lembaga peradilan belum diselesaikan sampai pada restrukturisasi lembaga peradilan secara fundamental, maka wacana-wacana maupun nilai-nilai yang dipaparkan dalam buku ini, akan selalu menjadi alternative pilihan strategi politik hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi judicial corruption di lembaga peradilan.” (Mustafa Kamal, S.Si. Anggota DPR RI) “Selain dari substansi tulisannya, buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ilmu hukum, karena di dalam buku ini, bahan-bahan hukum disajikan dan dianalisis dengan menggunakan paradigma yang paling maju dalam paradigma Ilmu Hukum, yaitu Paradigma Hermeneutika. Dimana kebanyakan kajian dan penelitian hukum masih menggunakan salah satu dari dua paradigma, yaitu paradigma Rasionalisme dan Empirisme. Sehingga dengan demikian, buku ini juga penting dalam diskursus paradigma hukum.” (DR.Hj. Azizah, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam OKI (UNISKI) Kayuagung) “Membaca Buku karya saudara saya Aulia Rahman ini, adalah membaca tentang idealism, gagasan dan harapan akan keberlakuan dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Walaupun kita sadari bahwa praktek hukum tidak seideal teori hukum. tapi persoalan itu masih mungkin diatasi selama masih ada generasi baru negeri ini yang punya idealisme dan harapan, maka kita masih keyakinan bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada yang mampu memandu bangsa Indonesia hingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan beradab.” (Zainudin Paru, S.H., Advokat, Pendiri dan Pembina Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia).


Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945

Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945 PDF
Author: Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
Publisher: Sinar Grafika
Format: PDF, Docs
Category : Law
Languages : id
Pages : 258
View: 4146
Access





tag: Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 book download free, Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 book download in PDF, Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 epub books download free, book download online, Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 ebook download, download Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 ebook, Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 pdf download, Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud Nri 1945 full book
Book Description: Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD 1945 mengenai lembaga-lembaga negara antara lain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan, dan tugas lembaga-lembaga negara, pembentukan beberapa lembaga negara baru, dan hubunga antarlembaga negara tersebut. Pembahaman secara komperehensif terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam UUD 1945 dalam berbagai perspektif akan didapatkan oleh para pembaca setelah membaca buku ini. Kelebihan buku ini adalah karena ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah perubahan UUD 1945, termasuk menjadi anggota Panitia Ad Hoc III dan I Badan Pekerja MPR yang secara intens selama empat tahun berturut-turut (1999-2002) terus-menerus melakukan pembahasan rancangan perubahan UUD 1945 di MPR. Buku ini juga kaya dengan original intent yang berkembang di MPR selama proses perubahan konstitusi mengenai lembaga-lembaga negara berlangsung, termasuk latar belakang pemikiran konseptual, maksud dan tujuan, serta isi perubahan mengenai lembaga-lembaga negara tersebut. Buku ini sangat penting untuk dibaca pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, para pejabat, para pemerhati hukum dan konstitusi, dosen dan mahasiswa di bidang hukum dan ilmu politik, serta mereka yang concern terhadap hukum dan konstitusi.


Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia

HUKUM PEMILU DAN PERAN KEJAKSAAN RI DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PDF
Author: Diana Wahyu Widiyanti
Publisher: Uwais Inspirasi Indonesia
Format: PDF, ePub
Category : Antiques & Collectibles
Languages : id
Pages : 455
View: 5020
Access





tag: Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia book download free, Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia book download in PDF, Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia epub books download free, book download online, Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia ebook download, download Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia ebook, Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia pdf download, Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia full book
Book Description: Pemilihan Umum merupakan sarana tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prasyarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma kepemiluan penting di pahami tidak hanya oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Banyaknya regulasi terkait pemilu serta lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas dan fungsinya masing-masing membutuhkan suatu panduan komprehensif yang dapat merangkum regulasi dan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.


Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara PDF
Author: Faisal Akbar Nasution
Publisher: Sinar Grafika
Format: PDF, ePub
Category : Law
Languages : id
Pages : 173
View: 6228
Access





tag: Hukum Tata Negara book download free, Hukum Tata Negara book download in PDF, Hukum Tata Negara epub books download free, book download online, Hukum Tata Negara ebook download, download Hukum Tata Negara ebook, Hukum Tata Negara pdf download, Hukum Tata Negara full book
Book Description: Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur utama yang harus dipelajari. Dengan demikian, hukum tata negara merupakan ilmu hukum yang sangat penting untuk mengetahui struktur ketatanegaraan suatu bangsa. Buku ini tidak hanya membahas kulit dari hukum tata negara, tetapi juga pembahasan secara terperinci yang memuat beberapa materi: 1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2. Konstitusi, 3. Pembagian Kekuasaan, 4. Sistem Perwakilan, 5. Partai Politik dan Pemilu, 6. Hak Asasi Manusia dan Kewarga- negaraan, 7. Asas Perundang-undangan, 8. Sistem Pemerintahan Daerah.


Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara Indonesia PDF
Author: Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.
Publisher: Unisri Press
Format: PDF, ePub
Category : Young Adult Fiction
Languages : id
Pages : 262
View: 4604
Access





tag: Hukum Tata Negara Indonesia book download free, Hukum Tata Negara Indonesia book download in PDF, Hukum Tata Negara Indonesia epub books download free, book download online, Hukum Tata Negara Indonesia ebook download, download Hukum Tata Negara Indonesia ebook, Hukum Tata Negara Indonesia pdf download, Hukum Tata Negara Indonesia full book
Book Description: Buku berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" Ini disusun sebagai bentuk dedikasi bagi Negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengikat, aturan-aturan ini tertuang dalam sistem ketatanegaraan, dan diselenggarakan oeh lembaga-lembaga hukum. Aturan-aturan inilah yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui buku ini, diharapkan dapat memberi pemahaman terkait kaidah hukum tata negara yang diberlakukan di Indonesia. Bagi para mahasiswa serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, tentunya materi ini penting untuk dipahami dan dipelajari


Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis

Dasar Dasar Hukum Tata Negara  Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis PDF
Author: A. Sakti Ramdhon Syah R.
Publisher: CV. Social Politic Genius (SIGn)
Format: PDF, Docs
Category : Law
Languages : id
Pages : 212
View: 6589
Access





tag: Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis book download free, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis book download in PDF, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis epub books download free, book download online, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis ebook download, download Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis ebook, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis pdf download, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis full book
Book Description: Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.


Perbandingan Hukum Tata Negara

Perbandingan Hukum Tata Negara PDF
Author: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
Publisher: Sinar Grafika
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Law
Languages : id
Pages : 329
View: 797
Access





tag: Perbandingan Hukum Tata Negara book download free, Perbandingan Hukum Tata Negara book download in PDF, Perbandingan Hukum Tata Negara epub books download free, book download online, Perbandingan Hukum Tata Negara ebook download, download Perbandingan Hukum Tata Negara ebook, Perbandingan Hukum Tata Negara pdf download, Perbandingan Hukum Tata Negara full book
Book Description: Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensi dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu ‘jalan metodologis’ filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Prancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary).


Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi

Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi PDF
Author: Prof. Dr. Munawar Noor, M.S.
Publisher: Deepublish
Format: PDF, Mobi
Category : Political Science
Languages : id
Pages : 135
View: 6801
Access





tag: Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi book download free, Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi book download in PDF, Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi epub books download free, book download online, Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi ebook download, download Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi ebook, Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi pdf download, Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi full book
Book Description: Buku yang berjudul Dinamika Ilmu Administrasi Publik Dalam Merawat Proses Demokratisasi merupakan karya Prof. Dr. Munawar Noor, M.S. Demokratisasi adalah proses peralihan kekuasaan politik dari satu pihak ke pihak lainnya yang lebih inklusif dan partisipatoris. Proses ini menjadi kunci untuk membangun negara-negara demokratis yang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari kebanyakan negara-negara non demokratis dunia. Namun, dalam proses menuju demokrasi yang ideal, diperlukan peran penting dari pihak administrasi publik dalam menjaga dan merawat proses demokratisasi tersebut. Tujuan penulisan buku ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap peran administrasi publik dalam mewujudkan dan juga merawat proses demokratisasi yang sehat di negara kita. Proses demokratisasi merupakan salah satu hal penting dalam sistem politik di negara kita. Hal ini karena begitu banyak aspek dari kehidupan kita yang terpengaruh oleh kualitas dari proses tersebut. Dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat, administrasi publik memegang peran yang sangat penting. Dengan administrasi publik, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik dan membangun institusi yang memberikan kesempatan partisipasi terbuka bagi seluruh warga negara. Buku ini membahas tentang bagaimana administrasi publik harus berperan dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat. Beberapa pokok bahasan yang dibahas dalam buku tersebut diantaranya adalah transparansi pemerintah, partisipasi publik, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Spesifikasi Buku : Kategori : Ilmu Administrasi Penulis : Prof. Dr. Munawar Noor, M.S. E-ISBN : 978-623-8394-61-6 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : x, 123 hlm Tahun Terbit : 2023 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi).


Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi

MENELISIK KSP  LANJUT ATAU LIKUIDASI PDF
Author: Roy Tumpal E.M.Pakpahan
Publisher: Pascal Books
Format: PDF
Category : Biography & Autobiography
Languages : id
Pages : 359
View: 3490
Access





tag: Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi book download free, Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi book download in PDF, Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi epub books download free, book download online, Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi ebook download, download Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi ebook, Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi pdf download, Menelisik Ksp Lanjut Atau Likuidasi full book
Book Description: ―Pembangunan Kapasitas Organisasi dan Dampaknya Terhadap Keefektifan Perumusan Kebijakan Publik, Studi pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI)‖, Disertasi ini sudah saya pertahankan dalam sidang promosi Doktor Program Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada 25 Januari 2019.


Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin

Mapping Conflict Aceh dalam Perspektif Multidisiplin PDF
Author: Annas Rizaldi,... et al
Publisher: Samudra Biru
Format: PDF
Category : Biography & Autobiography
Languages : id
Pages :
View: 1067
Access





tag: Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin book download free, Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin book download in PDF, Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin epub books download free, book download online, Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin ebook download, download Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin ebook, Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin pdf download, Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin full book
Book Description:


Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara PDF
Author: E.Hayati
Publisher: Syiah Kuala University Press
Format: PDF, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : id
Pages : 123
View: 3810
Access





tag: Hukum Tata Negara book download free, Hukum Tata Negara book download in PDF, Hukum Tata Negara epub books download free, book download online, Hukum Tata Negara ebook download, download Hukum Tata Negara ebook, Hukum Tata Negara pdf download, Hukum Tata Negara full book
Book Description: Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurang- kurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA ini para pembaca terlebih dahulu diajak untuk mengenali apa itu HUKUM TATA NEGARA sebagaimana diuraikan pada bab pertamanya. Kemudian, pada bab kedua dikemukakan Konsep Dasar Hukum Tata Negara berisi Pengertian Hukum Tata Negara, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara, dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya. Selanjutnya, pada bab ketiga dikemukakan Sumber Hukum Tata Negara berisi Pengertian dan Kedudukan Sumber Hukum Tata Negara, Macam Macam Sumber Hukum Tata Negara, dan Sumber Hukum Tata Negara menurut Ilmu Hukum Tata Negara. Sedangkan pada bab keempat dikemukakan tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia berisi Sistem Pemerintahan Indonesia, Masa berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Pertama (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 17 Agustus 1950), Masa Berlakunya Undang Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Masa Berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Kedua (5 Juli 1959), dan Masa Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001). Terakhir, pada bab kelima dikemukakan Lembaga Negara berisi Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan, Perkembangan Lembaga Lembaga Independen, Lembaga Lembaga Negara, Trias Politika, dan Sistem Pemerintahan Daerah.


Legislative Drafting

Legislative Drafting PDF
Author: Badriyah Khaleed, S.H
Publisher: MediaPressindo
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Technology & Engineering
Languages : id
Pages : 212
View: 3299
Access





tag: Legislative Drafting book download free, Legislative Drafting book download in PDF, Legislative Drafting epub books download free, book download online, Legislative Drafting ebook download, download Legislative Drafting ebook, Legislative Drafting pdf download, Legislative Drafting full book
Book Description: Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk? Apakah peraturan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan? Masyarakat harus mengeni betul bagaimana pembentukan peraturan perundang—undangan yang nantinya diberlakukan serta sejauh mana hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam sebuah peraturan. Buku ini memuat teknis penyusunan berbagai peraturan (Undang—Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), mulai dari proses perencanaan sampai pengundangan,tanpa melupakan dasar teori dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini semakin Iengkap karena disertai contoh DIM RUU, naskahakademik,sena saiinan RUU. Kebutuhan terhadap buku acuan penyusunan peraturan perundang-undangantetap penting. Misalnya, bagi pemerintah daerah hingga pusat sebagai Iembaga yangbertugas merancang peraturan (Legislator); bagi mahasiswa hukum dalam mata kuliahdasar Hukum Tata Negara; bagi praktisi hukum; bagi LSM; maupun masyarakat Iuasyang memiliki kepentingan terhadap seluk-beluk pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup